Ibas Raih KWP Awards 2026, Tekankan Penguatan Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat

METRONESIA.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai pimpinan MPR yang dinilai peduli terhadap kesejahteraan dan pengembangan ekonomi desa. Penghargaan juga diberikan kepada Fraksi Partai Demokrat atas kontribusi di sektor ekonomi kerakyatan.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen dalam ajang KWP Awards 2026 di Jakarta, Kamis (16/4/2026). Ibas dinilai memiliki komitmen dalam mendorong penguatan ekonomi desa sebagai bagian dari pembangunan nasional.

“Penghargaan ini adalah kehormatan sekaligus pengingat bahwa kerja-kerja kita harus terus berpihak kepada masyarakat,” ujar Ibas.

Ia menilai, pembangunan ekonomi desa menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Menurutnya, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi nasional.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menerima penghargaan sebagai fraksi yang dinilai berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ibas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk penguatan UMKM dan penciptaan peluang usaha di tingkat lokal.

“Kita harus memastikan setiap kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi, mulai dari pemberdayaan desa, petani, dan nelayan hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Selain itu, Ibas mengapresiasi peran wartawan parlemen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif.

Penghargaan KWP Awards 2026 menjadi pengakuan atas upaya penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan rakyat. Ibas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan inklusif guna mendukung pembangunan yang merata di Indonesia.