Ibas Dorong Kedaulatan Informasi Digital, Tekankan Sinergi Media dan Platform

METRONESIA.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya penguatan kedaulatan informasi digital di tengah maraknya disinformasi. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, saat menghadiri Audiensi Kebangsaan bersama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), Selasa (14/4/2026).

Dalam forum bertema Kedaulatan Informasi Berkualitas: Platform Digital, Pers, dan Globalisasi Data, Ibas menegaskan pentingnya menghadirkan ruang informasi yang akurat, adil, dan berimbang bagi masyarakat.

“Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat. Jika masyarakat mengakses informasi yang tepat dan berimbang, maka generasi bangsa juga akan tumbuh secara sehat,” ujarnya.

Ia menilai, derasnya arus hoaks dan disinformasi di platform digital menuntut langkah konkret, tidak hanya melalui kolaborasi, tetapi juga dengan penerapan standar kualitas informasi yang lebih tinggi.

Menurut dia, penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis.

“Perlu literasi digital agar masyarakat memahami mana yang benar dan salah,” kata Ibas.

Ibas juga menyinggung pengalaman regulasi digital di Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai tetap relevan dalam mengatur ruang digital, meski kerap menjadi perdebatan.

Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong kedaulatan digital, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun regulasi yang adaptif dan protektif.

Ibas menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih baik. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah, parlemen, media, dan platform digital dapat menghasilkan perubahan positif.

“Sinergi ini penting agar ekosistem informasi menjadi lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, peserta audiensi turut menyoroti kondisi platform digital yang dinilai belum sepenuhnya sehat. Salah satu peserta menyebut banyak konten yang diklaim sebagai produk jurnalistik, namun tidak memenuhi kaidah pemberitaan.

Selain itu, isu regulasi juga menjadi perhatian, termasuk Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan jurnalisme, khususnya terkait perlindungan hak ekonomi media.

Dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur politik, meskipun menghadapi dinamika di parlemen.