Lestari Moerdijat Soroti 3,9 Juta Anak Tidak Sekolah, Dorong Intervensi Berbasis Data

photo author
Indra Wahyu Saputro, Metronesia
- Jumat, 10 April 2026 | 02:40 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.  (ANTARA/HO-MPR RI/am.)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR RI/am.)

METRONESIA.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya pemanfaatan data terkini untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Indonesia. Ia menegaskan, data harus diikuti dengan langkah konkret agar akses pendidikan dapat merata.

Menurut Lestari, ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi awal dalam menyusun kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

“Ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan. Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie itu, Jumat (10/4/2026).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pusat Data Teknologi dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS). Sistem ini menyajikan data secara real time terkait anak yang tidak mengakses pendidikan.

Dasbor tersebut mencakup berbagai kategori, seperti anak tidak sekolah (ATS), belum pernah bersekolah, putus sekolah, hingga lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan data per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Rinciannya, sebanyak 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak tidak melanjutkan pendidikan.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.

Lestari menilai, kondisi ini membutuhkan intervensi yang terarah, seperti bantuan pendidikan dan program afirmasi, terutama di daerah tertinggal.

“Data tanpa aksi hanyalah angka. Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah kembali ke bangku sekolah,” kata dia.

Ia juga mendorong agar data tersebut dapat diakses secara luas oleh pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dengan keterbukaan data, kebijakan yang diambil diharapkan lebih akuntabel dan tepat sasaran.

“Dengan transparansi data, kebijakan yang lahir akan lebih akuntabel dan tepat guna,” ujarnya.

Lestari menegaskan bahwa data yang valid harus menjadi dasar gerakan bersama untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah. Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi agar tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Indra Wahyu Saputro

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X