Temuan Kasus HIV Masih di Bawah Rata-rata, JIP: Kita Gencar Lakukan Skema CBS

METRONESIA.ID, NASIONAL - Demi meningkatkan layanan kesehatan bagi orang dengan HIV, Jaringan Indonesia Positif (JIP) terus berupaya menerapkan strategi baru, khususnya penerapan skema Community Based Screening (CBS).

Lewat media briefing JIP dengan para jurnalis dan komunitas yang diadakan di Swiss BelHotel Bogor (17/03), JIP mensosialisasikan apa itu CBS yang berguna meningkatkan penemuan kasus baru HIV.

CBS merupakan skema screening HIV berbasis komunitas yang disebutkan dalam kebijakan terbaru PMK No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Pantau Kestabilan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan dan Idul Fitri

Dalam praktiknya, CBS diterapkan kepada kelompok beresiko tinggi seperti pekerja seks komersial, dengan melakukan skrining HIV Mandiri dengan Oral Fluid Test (OFT) HIV.

Namun dengan catatan, skema ini diprioritaskan untuk kelompok beresiko yang kesulitan mengakses layanan tes HIV karena terkendala pada jarak, keterbatasan waktu, serta biaya transportasi dan psikososial.

Selain itu, apabila hasil skrining HIV Mandiri terbukti reaktif, terduga orang dengan HIV tetap harus melakukan tes HIV ulang di layanan kesehatan guna mengonfirmasi hasil tes cepat tersebut.

Baca Juga: Dani Ramdan Target Pertahankan WTP Kabupaten Bekasi

“Prosedur CBS bisa dilakukan dengan langsung atau offline dengan didampingi tenaga profesional, bisa juga secara mandiri lewat video call. Screening tidak bisa dilakukan sendiri, karena hasilnya harus akurat,” ungkap Made Adi Mantara dari Divisi Legal JIP.

Berdasarkan data dari Kemenkes RI, per 2022 terdapat 543.000 kasus HIV atau sekitar 81%. Sementara, di 2030 pemerintah menetapkan penderita HIV harus terdeteksi minimal 95%.

Oleh karena itu, skema CBS diharapkan bisa membuat angka 81% menjadi 95% sehingga tingkat penemuan HIV di Indonesia sesuai dengan standar global.

“Kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan organisasi komunitas, organisasi pelaksana, dan juga penyedia layanan untuk membangun koordinasi dan memastikan (tes) dilakukan sesuai prosedur,” tutup Advocacy Specialist JIP, Timotius Hadi.