Lanjutan Korupsi Penyewaan Aset Negara Oleh Koperasi di Bekasi, Mantan Kadis Pertanian Jadi Tersangka

METRONESIA.ID, KOTA DEPOK - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan AK, mantan Kepala Dinas Pertanian periode 2016-2019 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan barang milik daerah oleh Koperasi Saung Bekasi, Jumat (27/01).

Ini merupakan lanjutan dari penangkapan NH, ketua pengurus koperasi di Kabupaten Bekasi terpaksa mendekam di balik jeruji besi lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi pada penggunaan aset pemerintah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, NH selama enam tahun menguasai aset negara dan menyewakannya secara ilegal.

Masih berdasarkan keterangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, NH meraup keuntungan dari hasil sewa tersebut yang harusnya diberikan sebagai pendapatan asli daerah.

Baca Juga: Kompensasi Pelepasan Aset PDAM Tirta Bhagasasi Diterima Pemkab Bekasi 2024, Begini Penjelasannya

Akibat perbuatan NH ini, pemerintah mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar atau tepatnya Rp 973.026.000.

"Hari ini kita menetapkan AK yang merupakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi periode 2016 sampai 2019 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Babelan Kota oleh Koperasi Saung Bekasi," tutur Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Siwi Utomo dalam rilis yang diterima.

Ia menerangkan, aset dengan luasan 20.278 meter persegi itu sudah tercatat dalam KIB A Dinas Pertanian dengan nomor kode barang 01.01.11.04.001 dan nomor register 0007, dengan nilai buku sebesar Rp 4.055.600.000.

Lahan itu dimanfaatkan oleh NH selaku Ketua Koperasi Saung Bekasi seluas 5.000 meter persegi dengan dasar izin pemanfaatan lahan yang diterbitkan oleh AK selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tahun 2016 dengan Nomor: 525/10.48/DISTANBUNHUT tanggal 15 Agustus 2016 perihal izin pemanfaatan lahan.

Baca Juga: Sewakan Aset Hingga Negara Merugi Hampir 1 Miliar, Ketua Koperasi di Kabupaten Bekasi Dicokok Kejaksaan

"Saat permohonan tempat dagang hasil pertanian lahan tanggal 09 Agustus 2016 dan pada saat diterbitkannya surat oleh AK selaku Kadis Pertanian, Koperasi Saung Bekasi tidak memiliki legalitas, salah satunya NPWP," ujarnya.

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahkan setelah dikeluarkannya surat izin tersebut sampai dengan saat ini tidak ada dokumen berupa surat perjanjian antara Dinas Pertanian dengan Koperasi Saung Bekasi.

"Dalam pemanfaatan aset ini, NH memungut biaya parkir bagi kendaraan yang keluar baik penjual maupun pembeli. Untuk pedagang kopi yang menggunakan bangunan semi permanen dipungut biaya listrik sebesar Rp 15 ribu per hari untuk biaya listrik, keamanan dan kebersihan," ujarnya.